BANDARLAMPUNG- Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela, memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Direktur RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur, Rabu (12/11/2025).
Wagub Jihan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui mempercepat Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining Thalasemia, dan optimalisasi BPJS Kesehatan.
Jihan berkata, tiga fokus utama pemprov, yakni CKG akan berintegrasi dengan berbagai skrining penyakit, meningkatkan imunisasi, dan menguatkan pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Dia menjelaskan, CKG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.
Wagub menambahkan, fokus CKG mencakup CKG Sekolah, CKG masyarakat umum, serta CKG komunitas.
“Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, sebanyak 54.150 pemeriksaan dini di puskesmas, dengan 25,56% di antaranya dicurigai memiliki risiko thalasemia,” bebernya.
Terkait hal itu, dia menegaskan, skrining Thalasemia menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.
Imunisasi Masih Rendah
Jihan juga menekankan, penting meningkatkan capaian imunisasi rutin, yang pelaporan dinilai masih rendah di beberapa kabupaten/kota.
Dia meminta seluruh kader Puskesmas dan Dinkes Kabupaten/Kota aktif melaporkan capaian imunisasi melalui aplikasi Sehat Indonesiaku agar target nasional dapat tercapai.
“Ini kader-kader di puskesmas untuk dapat dikawal, di-follow up untuk mencapai imunisasi yang kita harus kejar,” katanya.
Jihan juga menyoroti kondisi kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung telah mencapai 98,16%, namun tingkat keaktifan masih sangat rendah
“Perlu secara detail membahas tiga aspek sistem kesehatan nasional, yaitu aspek-aspek kepesertaan, penerimaan, dan pelayanan kesehatan,” katanya.
Wagub mengajak seluruh pemerintah daerah dan dunia usaha bersinergi dalam mendorong keaktifan peserta BPJS, termasuk pekerja sektor informal.
Dia menyampaikan kabar baik terkait program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai November 2025, hasil koordinasi dengan Kemenko PMK.
“Tujuan program ini membantu masyarakat kalangan tak mampu karena sulit bayar iuran BPJS Kesehatan dan mengaktifkan kembali,” jelasnya. (kmf)
